Pengumuman
VISI MISI SERTA STRUKTUR ORGANISASI DINAS PUTR TAHUN 2022 Klik disini untuk detail Lihat Pengumuman
Logo KPP Logo RSUD

Dinas PUPR

Kabupaten Pesisir Selatan

Rakor UKPBJ se-Sumatera Barat 2026, Dorong Penguatan Kelembagaan Menuju PKP Proaktif

22 Apr 2026 15:55:47 WIB 44x dibaca Myveela Rustam, S.E
Rakor UKPBJ se-Sumatera Barat 2026, Dorong Penguatan Kelembagaan Menuju PKP Proaktif

Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2026 digelar di Istana Bung Hatta, Bukittinggi pada Rabu, 22 April 2026. Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Kelembagaan UKPBJ di Pemerintah Daerah menuju PKP Proaktif” dan dihadiri oleh perwakilan UKPBJ se-Sumatera Barat. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya perhatian kepala daerah terhadap penguatan UKPBJ sebagai garda terdepan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir narasumber dari Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP, Suharti, yang menyampaikan materi terkait penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa. Ia menekankan bahwa peningkatan kompetensi SDM menjadi kunci dalam mewujudkan UKPBJ yang profesional, adaptif terhadap regulasi, serta mampu menjawab tantangan pengadaan yang semakin kompleks di era digital dan transparansi publik.

Materi yang disampaikan juga menekankan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2026 di Sumatera Barat telah mencapai realisasi yang tinggi, namun masih perlu peningkatan kualitas, khususnya dalam pemanfaatan UMKM, produk dalam negeri, serta optimalisasi e-purchasing. Tantangan utama terletak pada keterbatasan dan kompetensi SDM pengelola PBJ serta tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ yang ditargetkan minimal berada pada level proaktif. Pengadaan kini diposisikan sebagai fungsi strategis yang berperan sejak tahap perencanaan anggaran guna memastikan efisiensi, mitigasi risiko, dan value for money, sekaligus mendukung tujuan ekonomi seperti pemberdayaan UMKM dan pemerataan. Selain itu, dibahas pula monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ (JF PPBJ) tahun 2025, termasuk penyesuaian akibat perubahan regulasi serta berbagai isu seperti pemanggilan oleh aparat penegak hukum sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan pengelolaan SDM dan kelembagaan. Upaya peningkatan kematangan UKPBJ diarahkan menuju pusat keunggulan pengadaan melalui penguatan organisasi, SDM, serta sistem kerja yang mencakup manajemen proses, kinerja, risiko, hingga sistem informasi yang terstandar sesuai regulasi.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh UKPBJ di kabupaten/kota se-Sumatera Barat dapat meningkatkan kematangan kelembagaan menuju level proaktif, serta mampu menjalankan perannya secara strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait seperti LKPP juga menjadi langkah penting dalam memastikan proses pengadaan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Bagaimana pendapat Anda?
2
0

0 Komentar

Belum Ada Komentar

Jadilah yang pertama memberikan komentar pada berita ini.

Bagikan:

Berikan Komentar

Menu Aksesibilitas